Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia

  
     Ketika Indonesia melaksanakan pembangunan dalam masa 1969-1978 maka masalah yang dihadapi kebanyakannya bersifat serba nyata. Jalan, pelabuhan, irigasi, listrik dan lain-lain prasarana ekonomi adalah nyata dan perlu dibangun. Begitu pula rumah sakit, gedung pendidikan, mesjid, gereja dan lain-lain prasarana sosial adalah kongkrit dan perlu diperbaiki. Di samping ini laju inflasi jelas pula bisa dihitung dalam ukuran kuantitatif dan berbagai kebijaksanaan fiskal serta moneter keuangan bisa dilaksanakan untuk mempengaruhi laju inflasi ini.
     Dalam menghadapi sifat permasalahan yang serba kongkrit dan bisa diukur dengan takaran kuantitatif, maka pola pembangunan pun bersifat kongkrit dan kuantitatif pula. Sehingga hal-hal abstrak dan corak pembangunan bernilai kualitatif kurang menonjol. Jika sekarang berbagai keperluan mendesak sudah banyak terpenuhi dan orang tak perlu lagi berbaris-antri memperolehnya dan laju inflasi di atas 50% setahun sudah lama tidak dialami lagi, maka orang mulai mendambakan pola pembangunan yang semakin beragam dan semakin luas.
     Pembangunan tidak cukup lagi hanya menyangkut hal-hal kongkrit-nyata, tetapi perlu juga menyentuh segi abstrak. Tidak cukup lagi hanya membangun hal-hal yang bisa dinilai secara kuantitatif, tetapi perlu pula mencakup hal-hal bernilai kualitatif. Sehingga orang menginginkan pola pembangunan berdimensi kuantitatif dan kualitatif, ini berarti bahwa perut yang diisi dengan pangan harus disertai dengan kemungkinan otak diisi dengan ilmu, hati diisi dengan kekayaan rohaniah dan jiwa diisi dengan kekuatan ideologi.
     Dalam hubungan ini pembangunan ekonomi tidak cukup meningkatkan Produk Domestik Bruto saja, tetapi hams pula mengindahkan cara pembangunan dilaksanakan. Dalam kaitan ini pemerataan hasil pembangunan tidak saja penting sebagai salah satu sasaran, tetapi juga penting bahwa cara pelaksanaan pembangunan mengandung unsur pemerataan. Maka cara masyarakat menghimpun diri melaksanakan pembangunan dalam struktur kelembagaan tertentu menjadi bagian penting dan dimensi pembangunan dengan nilai kualitatif.
     Cara masyarakat membangun tercermin dalam sistem ekonomi yang ingin ditegakkannya. Sejalan dengan meningkatnya keinginan membangun yang semakin beragam dan bermakna kualitatif itu, semakin banyak pula orang menaruh minat kepada sistem ekonomi apa yang patut dikembangkan di tanah air kita.
Lazimnya suatu sistem ekonomi bergandengan erat dengan paham ideologi yang dianut suatu negara. Maka orang bicara tentang sistem ekonomi liberal yang banyak terdapat di negara-negara berideologi liberalisme. Begitu pula orang bicara tentang sistem ekonomi komunis bagi negara-negara yang menganut paham komunisme. Sejalan dengan ini maka sistem ekonomi Indonesia bisa pula dinamakan sistem ekonomi Pancasila sesuai dengan paham ideologi yang dianutnya.
     Dalam uraian ini dicoba untuk ditelaah lebih lanjut ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila, dengan membanding-bandingkan ciri-ciri yang terdapat dalam berbagai sistem ekonomi lainnya, dan memperhatikan faktor-faktor obyektif yang mendorong lahirnya berbagai ciri-ciri sistem ekonomi ini. Supaya secara obyektif bisa kita identifisir ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila, tanpa membenamkan diri dalam retorika dan nada sloganisme.